JAKARTA (SALAM-ONLINE): Lagi, aparat salah tangkap dalam kasus “terorisme”. Kali ini menimpa 14 petani dan penambang emas Poso. Parahnya lagi, seperti biasa, mereka juga mengaku mengalami penyiksaan.
Ketua Lembaga Kajian Politik & Syariat Islam (LKPSI) Fauzan Al-Anshari menyebut aparat kepolisian yang menyiksa 14 warga sipil Poso dengan tuduhan keterlibatan aksi “terorisme” itu telah melakukan perbuatan zalim.
“Enak betul jadi aparat kepolisian setelah menangkap dan menyiksa 14 orang Poso yang dituduh terlibat teroris ternyata tidak. Ngapain pakai mukul segala,” kata Fauzan Al Anshari seperti dikutip itoday, Jumat (28/12/2012).
Fauzan mengingatkan Kapolres Poso AKBP Eko Santoso, jika seseorang ditangkap dan selama tujuh hari tidak bertemu anak dan istri. “Coba AKBP Eko Santoso yang ditangkap tujuh hari tidak ketemu anak istri terus dipukul mau tidak? Inilah kezaliman,” tegas Fauzan.
Ia berdoa aparat kepolisian dan khususnya Densus 88 yang suka menzalimi umat Islam mendapat balasan di dunia dan di neraka. “Ya Allah, balaslah kezaliman mereka segera di dunia dan kelak di neraka,” papar Fauzan.
Selain itu, Fauzan juga mengatakan, Densus 88 tidak pernah diaudit kinerjanya ketika menangkap dan menyiksa tahanan dalam rentang waktu tujuh hari pertama yang diizinkan UU Terorisme sebagai pencarian alat tanpa bukti dan tidak didampingi pengacara. “Bagaimana Densus 88 mau menghentikan teror sedang dia sendiri meneror rakyat,” sesalnya.
Sementara Direktur Pencegahan Penistaan Agama dan Anti-diskriminasi Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami), KL Pambudi kepada itoday (28/12/2012) menegaskan, kejadian salah tangkap 14 petani dan penambang emas di Poso menjadi bukti bahwa kepolisian berorientasi untuk mendapatkan dana dari Amerika Serikat terkait aksi perang melawan “terorisme”.
“Kepolisian, khususnya Densus 88 memang kejar target untuk mendapatkan dana dari AS. Dalam hal ini harus dibuat laporan bahwa ada beberapa kasus teroris yang ditangani,” tegas KL Pambudi.
Kata KL Pambudi, dana operasional Densus 88 tidak kecil,tetapi tidak ada transparansi. “Untuk target itu, Densus 88 berupaya mengecap beberapa warga sipil dengan cap teroris. Setelah itu dibuat laporan, bahwa Densus 88 telah bekerja. Mereka bekerja hanya mengejar target. Densus 88 membuat tuduhan teroris agar dana-dana tercover,” ungkap KL Pambudi.
KL Pambudi mengungkapkan, ada persamaan modus Densus 88 di Indonesia dengan kepolisian di Filipina. “Modus operasinya sama, mereka juga mendapatkan dana dari AS, untuk kontra terorisme. Yang kita sesalkan, aksi yang benar-benar bersenjata dan membunuh polisi, mereka tidak berani. Ini sangat memalukan,” tegas KL Pambudi.
Terkait kerja serampangan Densus 88 , KL Pambudi menyebut kejadian salah tangkap terduga teroris di Palmerah, Jakarta Pusat, sebagai salah satu contoh lainnya.
“Saat Idul Adha, di Palmerah, Densus 88 salah tangkap. Rekan-rekan Tim Pembela Muslim (TPM) akhirnya membebaskan tiga korban salah tangkap itu. Itu salah satu bukti kerja Densus 88 yang serampangan, hanya kejar target laporan ke AS bahwa ada teroris yang ditangkap,” pungkas KL Pambudi.
Salah tangkap lainnya, juga dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terhadap Dul Rahman belum lama ini. Dul Rahman adalah anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Mudiriyah Sukoharjo, jawa Tengah. Dan, sederet kasus salah tangkap lainnya yang disertai penyiksaan. Sampai kapan hal ini terus berlangsung?
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 14 orang petani dan penambang emas tradisional warga desa Kalora dan Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi tengah mengaku disiksa saat ditangkap dan diinterogasi di markas Polres Poso.
Saat itu mereka ditangkap karena diduga terlibat kasus penembakan yang terjadi 20 Desember 2012 dan menewaskan 4 orang anggota Brimob. Tapi belakangan, polisi kembali melepas karena tidak terbukti. (salam-online), sumber: itoday