MEDAN (SALAM-ONLINE): Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Utara menegaskan penolakan kehadiran Presiden Joko Widodo ke Medan, Sumatera Utara (Sumut).
“Tolak Jokowi datang ke Sumut,” teriak massa aksi dengan serempak seperti dikutip Tribunnews Medan, Selasa (27/1).
KAMMI melakukan konvoi sambil berorasi dari Lapangan Merdeka Medan menuju Gedung DPRD Sumut, Selasa (27/1/2015).
Koordinator Lapangan KAMMI, Riki Ardoni mengkritisi 100 hari kinerja Jokowi-JK. Mereka menilai 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK mencetak rapor merah. Penilaian itu, mulai dari Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara tiba-tiba, membagi-bagi jatah menteri ke partai politik yang lebih besar, mengangkat Jaksa Agung dari orang partai politik pengusungnya, mengangkat salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga dari partai pendukungnya, dan terakhir pengajuan calon tunggal calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan yang ternyata bermasalah dengan rekening gendut dan sudah menjadi tersangka.
Padahal, dahulu Jokowi berjanji dan punya komitmen memberantas koruptor di Indonesia, dan menegakkan KPK dengan sebaik-baiknya. “Realitanya dari semua kebijakan yang diambil Jokowi, sangat bertolak belakang dengan janji visi-misinya serta harapan masyarakat Indonesia,” ujar Pendemo.
KAMMI Sumut juga menyatakan, bahwa sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ternyata menyisakan penderitaan begitu menyakitkan di hati masyarakat Indonesia.
Seperti dilansir www.tribun-medan.com, massa aksi dari KAMMI Sumut membawa beberapa spanduk kecaman terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Dalam satu spanduk besar yang dibawa itu bertuliskan, “100 Hari Jokowi-JK jadi Boneka. Jokowi Khianati Amanah Rakyat”.
Dalam pernyataan resminya, KAMMI Sumut menegaskan sikap, rapor merah untuk 100 hari kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Massa juga mendesak agar Jokowi merealisasikan janji-janji yang dilontarkan saat masa kampanye Pilpres.
Mereka juga meminta agar harga BBM, TDL dan sembako yang masih melambung tinggi segera diturunkan. Pecat semua pejabat menteri dan setingkat menteri yang berasal dari partai politik, tegakkan pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia migas, dukung Negara Palestina menjadi negara merdeka, serta dukung KPK dalam memberantas korupsi, termasuk presiden harus dukung penangkapan terhadap Komjen Budi Gunawan. (Tribunnews)
salam-online