GMJ Desak DPRD Akhiri Kepemimpinan Ahok
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menyatakan dukungannya terhadap DPRD DKI Jakarta untuk sepenuhnya menjalankan peran dan fungsi kontrol melalui Hak Angket terkait tindakan Pemprov DKI Jakarta.
Hak Angket yang dimaksud adalah penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan APBD, serta segala hal kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yang selama ini dirasakan tidak transparan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut GMJ, perilaku kepemimpinan Ahok, baik saat sebagai Wakil Gubernur maupun kini yang telah dipaksakan menjadi Gubernur DKI Jakarta, telah menimbulkan berbagai keprihatinan dan keresahan.
“Sikap politik adu-domba, tidak etis, tidak amanah dan tidak transparan dalam memimpin roda pemerintahan DKI Jakarta, makin menempatkan Ahok sebagai sumber masalah yang krusial dan serius. Tegasnya, keberadaan dan perilaku Ahok harus diakhiri!” tegas Koordinator GMJ KH Fachrurozi Ishaq dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (27/2).
Oleh sebab itu, berbagai elemen yang tergabung dalam GMJ, kembali melakukan protes terbuka untuk mendesak para Pimpinan dan Anggota DPRD guna melakukan tindakan tegas terhadap Ahok.
Kamis (26/2) GMJ kembali menurunkan massa dari berbagai elemen di depan DPRD DKI Jakarta untuk mendukung diakhirinya kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur.
“Kami mendesak Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, sudah saatnya melakukan evaluasi kritis baik secara politik maupun hukum untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok,” tegas GMJ.
GMJ menegaskan, perlunya sikap keberpihakan DPRD DKI dalam merespon aspirasi masyarakat yang kian kehilangan kepercayaan atas kepemimpinan Ahok karena telah menimbulkan berbagai masalah serius di ruang publik.
Karenanya, tindakan DPRD DKI untuk mempercepat pergantian kepemimpin Gubernur Jakarta adalah sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari.
“Mengingat, bila pembiaran yang berlarut-larut terhadap perilaku Ahok yang semakin bobrok dan tidak sejalan dengan aspirasi warga Jakarta, maka sangat dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial-politik yang serius dan berdampak masif,” demikian GMJ. (so)