JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ada kesan, dalam beberapa tahun terakhir muncul fobia pemerintah terhadap hal-hal berbau Arab. Faktanya, tindakan-tindakan liar terhadap apapun yang berbau Arab, selama ini dilakukan dengan perencanaan dan kesengajaan.
Penyitaan Al-Qur’an dan Buku Tafsir Qur’an serta buku Islam dengan alibi barang bukti “terorisme”, bukan lagi hal tabu. Penzaliman terhadap Ulama dan Pesantren juga sudah biasa.
Peneliti ‘Terorisme’ Mustofa B Nahrawardaya menyampaikan hal ini merespon penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap seorang ustadz, Pengasuh sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul-Qur’an di Makassar, Jumat (24/4) kemarin.
Dalam rilis yang dibagikan kepada wartawan, hari ini, Sabtu (25/4), Mustofa menyesalkan penangkapan terhadap pengasuh Ponpes yang dilakukan secara brutal itu.
Menurut Mustofa, ada kesan, degradasi moral dan pembungkaman terhadap kelompok penjaga moral seperti Pesantren justru dijadikan agenda terselubung. Sementara, perusakan moral oleh swasta, ide lokalisasi miras, perjudian dan pelacuran, bahkan justru digagas oleh Pemimpin Daerah.
“Ini dapat dilihat, gerakan berbasis Liberal, maupun kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu masyarakat mayoritas dan Pesantren, baik itu apa yang menamakan dirinya ‘Islam Liberal’, atau Syiah, tidak pernah sekali pun ditindak,” sesalnya.
Ketidakseimbangan Pemerintah dalam menindak mereka, kata Mustofa, akhirnya memunculkan banyak dugaan miring. “Ada upaya terstruktur agar kelompok Islam terus menerus digebukin,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Terorisme” dan “Radikalisme” dijadikan akses dan alasan. Seolah hanya “Terorisme” dan “Radikalisme” yang menjadi biang kerusakan Bangsa ini. Seakan hanya kelompok Islam yang harus menanggung akibat dari rusaknya bangsa ini.
“Jika kondisi seperti ini terus menerus berlangsung, jelas berpotensi melahirkan ‘pendendam baru’. Bahkan melahirkan ‘radikalis’ baru dan ujung-ujungnya akan melahirkan ‘teroris’ baru,” ujar peneliti ‘Terorisme’ yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini.
Menurutnya, sungguh ini menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi Pemerintah ingin memberantas “terorisme” dan “radikalisme”, namun di sisi lain justru menumbuhkan bibitnya.
“Akhirnya, nanti ada yang menyimpulkan bahwa pemberantasan ‘terorisme’, ternyata omong kosong belaka,” pungkasnya. (is/so)