BANDUNG (SALAM-ONLINE): Dalam Mudzakarah Nasional yang digelar di Bandung, Ahad, 29 November 2015, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) menyepakati penegasan kata “Anti” dalam “Anti Syiah”, bukan berarti ANNAS mendukung “radikalisme” atau merupakan gerakan intoleran, melainkan “sikap tegas” umat Islam untuk mewaspadai akan penyimpangan dan bahaya ajaran Syiah bagi umat, bangsa, dan Negara.
“Selain itu, mengingatkan umat dan Pemerintah bahwa Syiah bukan semata sekte teologis melainkan suatu gerakan politik dengan ideologi imamah yang berpotensi membangun konflik dan membuat makar untuk merebut kekuasaan,” kata Ketua ANNAS Pusat KH Athian Ali M. Da’i, Lc, MA, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (30/11).
Dalam pernyataannya, KH Athian Ali juga mengungkap hasil Mudzakarah yang kembali mempertegas bahwa Indonesia berada dalam posisi “darurat Syiah” karena campur tangan dan intervensi keagamaan, budaya, ekonomi, dan politik Negara Syiah Iran.
“Karenanya Presiden dan jajaran Pemerintah harus lebih peka dan waspada terhadap gerakan ideologi transnasional Syiah dukungan Iran ini,” tegas KH Athian yang juga Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) ini.
Karena itu, kata Athian, dalam Mudzakarah Nasional yang dihadiri 300 ulama dan tokoh masyarakat itu, ANNAS meminta pemerintah untuk menutup atase kebudayaan kedubes Iran kerena dinilai telah menyimpang dari tugas diplomatiknya dengan memberi dukungan pengembangan Syiah dengan dana, bantuan pendidikan, maupun lobi-lobi politik ke pusat kekuasaan.
“Investasi bisnis telah menjadi alat politik pula. Persona non-grata kan diplomat Iran dari Indonesia,” pinta Athian.
Dalam Mudzakarahnya, ungkap Athian, ANNAS juga meminta pemerintah untuk mengawasi secara ketat dan bila perlu segera tutup dan bubarkan lembaga pendidikan, penerbitan, dan yayasan-yayasan yang telah terafiliasi Syiah karena membahayakan generasi muda dan masa depan keutuhan bangsa dan umat Islam di Indonesia yang berpaham ahlus-sunnah wal jamaah. (mus)