JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Budi Waseso mensinyalir pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung peredaran narkoba di ibu kota. Itu karena masih beroperasinya tempat hiburan malam di Jakarta, yang dipergoki sebagai tempat beredarnya narkoba.
Karena itu, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution meminta kepolisian untuk memeriksa Ahok.
“Jika berita itu benar adanya, sejatinya pihak BNN dan kepolisian negara wajib hukumnya memeriksa Ahok,” kata Maneger dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5) sebagaimana dilansir RMOL.co
Menurut Maneger, jika dalam pemeriksaan itu terbukti keterlibatan Pemprov DKI Jakarta maka Ahok sebagai gubernur ketika itu harus bertanggungjawab dengan dihukum maksimum.
“Kenapa? Ia adalah pejabat publik yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Untuk itu pihak BNN dan atau kepolisian negara harus profesional dan transparan menuntaskan kasus ini. Sebagai pejabat publik, maka masyarakat berhak tahu tentang penuntasan kasus ini,” tegas Maneger.
Sebagai pejabat publik, ujar Maneger, tidak seyogianya Ahok abai terhadap masa depan generasi muda bangsa. Apalagi narkoba, menurut data BNN, adalah pembunuh dan penghancur masa depan generasi muda bangsa terdahsyat saat ini.
“Dalam prosesnya tentu mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dan jika pada akhirnya ia tidak terbukti bersalah dalam kasus kejahatan narkoba, ia berhak dipulihkan kehormatannya,” terang Maneger.
Sebelumnya Kepala BNN Budi Waseso menyatakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberantas narkotika belum terlihat. Hal itu dikatakannya kepada wartawan di kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (22/5/).
Ia mengingatkan bahwa antara BNN dengan Pemprov DKI Jakarta yang saat itu diwakili oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan para pengusaha hiburan malam, sempat menggelar pertemuan, dan sama-sama berkomitmen untuk memberantas narkoba.
“Mereka sudah komitmen, kalau ditemukan pada razia, tutup langsung, nggak ada sekali dua kali peringatan, enak sekali,” ujarnya.
Komitmen saat itu tidak hanya jika ditemukan aktivitas peredaran narkoba di tempat tersebut, bahkan jika ada pengunjung yang terbukti positif menggunakan narkoba, maka tempat tersebut akan langsung ditutup.
Namun setelah sekian banyak tempat yang oleh BNN sudah dibuktikan, komitmen tersebut tidak terbukti.
“Itu kan sesuai yang disampaikan Pak Ahok dan Wakil Gubernurnya pada saat itu, waktu kita pertemuan di (kawasan) Halim, teman-teman wartawan (juga) ikut, dihadiri pengusaha hiburan malam, mereka mengatakan bersedia, nyatanya tidak,” katanya.
“Ya kalau pemprovnya mau main-main, silakan saja. Bukti pemprov ada keterlibatan, pembiaran, dia ikut mendukung peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di provinsi DKI, ini kan berarti dia tidak serius,” ujarnya.
Sumber: RMOL.co, Tribunnews