JAKARTA (SALAM-ONLINE): Terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengajak pemerintah untuk berdialog secara terbuka.
“Kalau perlu dialog di televisi. Ada Pak Wiranto, Pak Tjahjo. Jadi publik tahu apa yang kita pikirkan,” ujar Yusril dalam konferensi pers bersama HTI di kantornya Ihza & Ihza Law Firm, Gedung 88, Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).
Koordinator Kuasa Hukum HTI ini menilai adalah menjadi masalah ketika pemerintah merasa paling Pancasilais, sementara kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap anti Pancasila.
Pancasila 1 Juni 1945 yang kerap dikampanyekan pemerintah pun menurut Profesor Universitas Indonesia ini tidak bisa diterima, sehingga seolah pemerintah memonopoli tafsir Pancasila semaunya.
“Janganlah pemerintah sekarang memonopoli tafsir Pancasila. Ini ahistoris. Kita boleh berbeda dengan mereka dalam sejarah Pancasila,” kata Prof Yusril.
Selain itu, dengan beberapa tindakan pemerintah yang dianggap represif terhadap kelompok Islam dan oposisi, Yusril berpendapat rezim Joko Widodo mirip zaman Orde Baru.
“Pemerintah sekarang ada miripnya dengan zaman Pak Harto dulu. Yang bertentangan dengan pemerintah, bertentangan dengan pancasila. Jangan meniru-niru gaya seperti itu lagi,” pintanya. (MNM/Salam-Online)