hit tracker

Fahri: Yang Sebut Jokowi Otoriter Ada Alasannya, Fadli Zon: Diktator tidak Dilihat dari Wajahnya


Fahri Hamzah dan Fadli Zon

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Soal stigma bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang otoriter dan diktator lantaran kebijakan-kebijakannya, ternyata mendapat respons negatif dari Jokowi sendiri. Dia menolak dirinya dituduh otoriter.

Saat menghadiri peresmian Pasanggiri Nasional serta Kejuaraan Nasional tingkat remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, Selasa (8/8), Jokowi menyebut dirinya bukan seorang diktator.

“Wajah seperti ini kok dibilang diktator,” kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah, mengatakan bahwa yang menyebut Jokowi sebagai seorang diktator bukan tanpa alasan.

Fahri menganggap pantas jika Jokowi dikatakan otoriter dan diktator lantaran telah merampas kebebasan melalui undang-undang. Terutama dalam masalah Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017.

“Yang mengkritik Pak Jokowi tentang otoritarianisme itu  juga beralasan. Sebab memasukkan pasal-pasal yang memberikan hak negara untuk merampas kebebasan secara sepihak itu tidak boleh,” kata Fahri dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Menurut Fahri, yang boleh merampas hak kebebasan warga negara hanyalah lembaga yudikatif yang memprosesnya melalui peradilan, bukan justru lembaga eksekutif.

“Yang boleh merampas hanyalah pengadilan, itulah undang-undang ormas yang lama,” ujar dia.

Fahri juga mengatakan hal tersebut patut untuk sering didiskusikan oleh semua pihak termasuk pemerintah. Bagi dia, otoritarianisme seharusnya telah tiada paska reformasi.

“Mencoba mengajak orang mendiskusikan situasi-situasi seperti ini dan sambil berharap Bapak Jokowi bersama timnya, akan mengangkat tema ini karena penting. Bahwa otoritarianisme sudah kita kubur bersama amandemen (reformasi),” kata Fahri.

Senada dengan Fahri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sikap diktator seorang pemimpin tidak dilihat dari ucapan dan wajahnya. Namun, sikap diktator bisa diukur dari tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan seorang pemimpin.

Hal ini disampaikan Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dirinya bukan seorang diktator.

“Diktator itu bisa dilihat bukan dari ucapan apalagi dari wajah, tetapi dari tindakan dan kebijakannya,” kata Fadli seperti dikutip Kompas.com dan sejumlah media online lainnya, Rabu (9/8/2017).

Selain mengeluarkan Perppu Ormas, Fadli juga menyorot penangkapan demonstran dengan tuduhan makar tanpa bukti dan proses pengadilan. Lantas Fadli menyebut kasus-kasus yang disebut penyebaran ujaran kebencian kepada pemerintah di media sosial yang diproses aparat kepolisian.

“Dan hate speech yang ditangkap itu yang hanya mengkritik pemerintah, tapi yang tidak kritik pemerintah dibiarkan. Jadi ini kecenderungan yang mengarah kepada kediktatoran,” ucap Fadli Zon.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini merasa perlu mengingatkan Jokowi agar tidak bertindak kebablasan. (Nizar Malisy/Salam-Online)

blog comments powered by Disqus