JAKARTA (SALAM-ONLINE): Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Tri Andika mengungkapkan hasil survei beberapa lembaga yang menyebut tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 60% sangatlah anomali dan paradoks.
Hasil penelitian Andika bersama lembaganya justru sebaliknya. IPS menurutnya telah mendapatkan data yang menunjukkan sekitar 42% masyarakat Indonesia ketika ditanya apakah ada perubahan ekonomi keluarga dalam tiga tahun terakhir, hasilnya negatif.
Bahkan 20% dari masyarakat justru mengalami kondisi yang semakin buruk. Jadi menurut temuan IPS sekitar 62% masyarakat Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam segi pendapatan keluarga.
“Ini agak bertolak belakang dengan kepuasan terhadap pemerintah sekitar 65%. Jadi ini hal-hal yang saya sajikan,” kata Andika saat menghadiri acara Diskusi Publik ‘3 Tahun Jokowi-JK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
IPS juga menemukan banyak pelanggaran janji yang dilakukan oleh Jokowi. Janji membuat sistem Online dalam dua minggu, janji untuk bekerja di kantor menjadi dua jam, menarik Mendikbud dari PGRI, Menghapuskan Ujian Nasional, tidak ada bagi-bagi kursi dalam peyusunan kabinet, dan lain sebagainya termasuk dari janji-janji yang diingkari.
“Swasembada tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi tujuh persen jauh dari harapan. Jadi janji yang dilanggar sekitar lima belas persen,” kata Andika.
Sementara janji yang sedang ditunggu untuk direalisasikan selama jabatan, mencapai angka 25%. (MNM/Salam-Online)